Jika kemerdekaan bisa menjadi hak segala bangsa, kenapa kebodohan tidak kita perlakukan sebagaimana kemerdekaan?
tino-valent.blogsolpot.com "Salah satu amanat Konstitusi kita yang paling saya suka adalah bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran--di samping "orang miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara." Amanat ini menjadikan negara berada dalam posisi yang sangat mulia, sebab ia jadi punya tugas suci membebaskan bangsa ini dari kebodohan dan kemiskinan.
Menurut data UNESCO, pada 2016 tingkat literasi orang tua di Indonesia (65 tahun ke atas) mencapai 70,06% dan tingkat literasi anak muda (15-24 tahun) 99,67%. Adapun tingkat partisipasi pendidikan dasar adalah 90,88%, pendidikan menengah 86,05% dan pendidikan tinggi 27,94%.
Dengan data seperti ini, boleh dibilang, Indonesia bukanlah negara terbelakang dalam soal pendidikan. Hampir seluruh anak mudanya melek huruf--meski belum sampai sepertiga yang mampu menikmati pendidikan tinggi. Tujuh dari sepuluh orang tua mereka pernah "makan bangku sekolahan".
Kendati demikian, kebodohan tetaplah menjadi masalah sosial yang tidak sepenuhnya bisa dinolkan. Sebagaimana orang miskin dalam satu larik puisi Rendra, "berbaris sepanjang sejarah".
Media sosial adalah etalase pertama kita dalam menyaksikan bagaimana kebodohan itu tampil bersisian dengan tingginya tingkat literasi kita. Di media sosial pula pernyataan bodoh tentang sesuatu yang dilontarkan seseorang mengalami amplifikasi hingga tak berhingga. Yang semula hanya untuk orang-orang tertentu bisa menyebar ke seluruh dunia.
Atau, tengoklah bagaimana kebodohan menjadi bulan-bulanan dalam serangkaian perang tuit (tweet war). Itulah pertarungan pendapat antara si pintar dan si bodoh, antara kaum pencinta tokoh anu dan golongan pembencinya, antara si Fulan dan si Badu.
Dalam perang itu, jika seseorang tidak setuju dengan pendapat kita, atau tidak sejalan dengan anutan politik dan agama yang umum berlaku, dengan mudah kita bisa mengecapnya "bodoh", "tolol", "dungu", "goblok", "cebong", "kafir" atau sebutan lain yang seharga dengannya.
Seakan-akan, sekarang ini kita mengalami"surplus orang bodoh".
Lebih dari 40 tahun lalu, Carlo M. Cipolla, sejarawan ekonomi asal Italia, membuat analisis menarik tentang kebodohan manusia. Ia merumuskan lima "hukum dasar kebodohan manusia" dalam buku ringkasnya The Basic Laws of Human Stupidity (1976). Pada hukum dasar kelima ia menyatakan bahwa "Orang bodoh adalah tipe manusia paling berbahaya"--lebih berbahaya dari bandit.
Penjelasannya begini. Seorang bandit mengambil keuntungan dari kita dengan paksa dan kekerasan. Artinya, ia mendapatkan keuntungan dengan cara merugikan orang lain, dan ia sepenuhnya tahu semua itu. Sementara orang bodoh bukan hanya merugikan orang lain tetapi juga merugikan dirinya sendiri dan ia tidak menyadari bahwa semua itu merugikan
Jika memfitnah orang bisa disebut perbuatan bodoh, juga keji, tentu saja karena ia merugikan orang lain. Kehidupan si korban berantakan atau nama baiknya menjadi rusak, misalnya. Namun, ia juga bisa merugikan orang yang memfitnah karena bisa menggiringnya ke penjara. Yang merepotkan adalah jika yang memfitnah itu tidak tahu bahwa perbuatannya itu berbahaya dan merugikan, baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.
Dalam kasus seperti ini, perbuatan bodoh hanya akan bisa berhenti sampai semua itu disadari oleh si pelaku sebagai yang merugikan--sebab ia dan korbannya sama-sama menanggung akibat buruk. Sementara orang lain bisa ikut menghentikannya bukan karena ia telah menjadi korban, tetapi demi memenuhi kewajiban mencegah kebodohan itu menimbulkan akibat yang lebih buruk lagi.
Singkatnya, mencegah kebodohan mewabah. Sebagaimana kolera.
Dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi, mereka yang berlaku bodoh atau diberi stigma bodoh adalah orang-orang yang berpendidikan (tinggi). Karena itu, kebodohan di sini bukanlah akibat kekurangan pengajaran atau pendidikan, yang karenanya kita menjadi cemas negara ini ternyata belum menjalankan sepenuhnya amanat Konstitusi untuk "mencerdaskan kehidupan bangsa". Sebaliknya, kebodohan itu justru buah--jika bukan ekses negatif--pendidikan.
Para pengguna media sosial di Indonesia bukanlah kaum buta huruf yang sejak 14 Maret 1948 menjadi sasaran empuk gerakan PBH (pemberantasan buta huruf). Mereka yang memercayai "bumi datar" atau "berenang bisa menyebabkan kehamilan" atau kaum "anti-vaksin" adalah "anak sekolahan" dan yang pasti: beragama.
Inilah soal yang kemudian. Mereka berpendidikan dan beragama tetapi kemudian mengikis habis sikap kritis terhadap apa yang dianggap sebagai "kebenaran". Informasi yang belum jelas juntrungannya saja bisa dipercaya seratus persen, apalagi apa-apa yang selama ini sudah diakui sebagai kebenaran. Kepercayaan yang membabi buta mengalahkan nalar yang membebaskan.
Jika menggunakan istilah dalam Islam, mereka lebih mengutamakan taqlid(mengikuti tanpa punya pengetahuan sama sekali tentang subyek yang diyakini) ketimbang ittiba' (mengikuti dengan memiliki pengetahuan terhadap subyek yang diyakini). Dalam menerima informasi baru mereka tidak melakukan tabayyun(kroscek).
Beragama dalam hal ini adalah meneguhkan keyakinan kepada apa yang telah kita pilih dan sebisa mungkin menyangkal atau menolak apa-apa yang tidak kita pilih atau imani. Prestasi ilmu pengetahuan, misalnya. Sudah sedari semula ilmu pengetahuan adalah bidang yang berseberangan dengan iman. Iman tidak mengenal prinsip falsifikasi, ilmu pengetahuan justru berkembang karena prinsip ini.
Bukan sekali dua kita mengeluhkan bahwa akhir-akhir ini kita seperti kembali lagi ke zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Ketika penemuan-penemuan penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat telah membuat nama Islam cemerlang di masa silam, kini dengan sikap anti-ilmu umat Islam justru membuat segalanya menjadi "deadlock".
Disadari atau tidak, kini kita menempatkan kebodohan sebagai cara atau gaya hidup. Dengan kebodohan seperti itu kita hadir di dalam lingkungan sosial kita. Argumentasi dasarnya adalah: apa salahnya sih menjadi bodoh? Jika kemerdekaan bisa menjadi hak segala bangsa, kenapa kebodohan tidak kita perlakukan sebagaimana kemerdekaan?
Ini sebenarnya sebuah cara mengada yang politis--jika bukan subversif. Sebab banyak orang pintar di antara kita telah berubah menjadi kaum pencemooh kelas berat, monster yang tanpa belas kasihan mengganyang dan mengoyak-koyak tubuh lawannya di muka umum. Kebodohan adalah sebentuk perlawanan terhadap kepintaran yang pongah dan sadistis, kepintaran kaum Sofis abad ke-21.
Dengan kata lain, berlaku bodoh adalah cara negatif kita untuk menjadi cerdas.
Kini patutlah kita memperlakukan "kehendak untuk bodoh" sebagai hak. Toh, bagaimanapun buruknya, orang bodoh punya peran penting dalam kehidupan kita. Misalnya, ia membuat kita waspada dan bisa menghindari kesulitan dan kemalangan yang diakibatkan oleh kebodohan diri sendiri.
Lagi pula, dalam dongeng dan fiksi modern banyak pula orang bodoh menjadi tokoh utama dan sangat menghibur. Sebutlah Prajurit Shweik dalam novel The Good Soldier Svejk karya Jaroslav Hasek. Atau, Joko Bodo dalam sebuah dongeng dari Jawa Tengah.
Sejauh kita tidak punya nafsu mencemooh dan masih punya daya untuk tertawa, orang bodoh adalah juga anugerah yang layak disyukuri. Ia bisa menjadi hiburan--betapa pun absurdnya. Bayangkan, misalnya, pada suatu ketika, saat menunggu bus, tanpa diduga-duga, wajah anda ditampar dengan talenan oleh orang di samping anda hanya karena ia merasa hidung anda adalah sesiung bawang putih.
Dan jika si bodoh itu mati karena kebodohannya, bolehlah anda mencalonkan ia sebagai penerima Darwin Award(as)
ADHYAKSA
